DPRD Jabar Berharap Kebutuhan Air Masyarakat Lebih Diperhatikan
- account_circle Unggung Rispurwo
- calendar_month Senin, 23 Nov 2020
- visibility 58
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Selain itu, peran para petugas lapangan di setiap sub-unit pelayanan (SUP) amat membantu semua itu. Kondisi itu masih diperparah dengan tidak adanya pengatur naik-turunnya pintu air.
“Saya yakin masih banyak pintu air yang kondisinya seperti ini di UPTD PSDA lainnya. Kalau kita mau menjadi lumbung padi nasional, kiranya hal seperti ini jangan sampai terjadi,” ujar Iis politisi PDI Perjuangan dapil Purwakarta-Krawang ini.
Iis menambahkan, Jabar sudah memiliki Perda Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Kemandirian Pangan Daerah. Jangan sampai penegakan perda tersebut tidak tersosialisasikan kepada masyarakat.
Seharusnya, nasib masyarakat petani yang benar-benar membutuhkan air harus diperhatikan. Sejatinya pintu air seperti itu sangat berguna untuk menjaga ketinggian permukaan air sehingga dapat terbagi dengan lebih lancar. Apalagi air sangat dibutuhkan untuk persawahan.
“Saya tidak bisa membayangkan bagaimana di provinsi lain. Ini cermin buruk pengelolaan sumberdaya air kita. Ini PR serius untuk Pemprov Jabar. Masa sih di provinsi yang menjadi lumbung padi nasional pintu airnya kurang memadai?” pungkasnya. (Uwo)
- Penulis: Unggung Rispurwo
