“Itu materi penyidik lah, karena sudah ada ahli diperiksa, saksi ahli bahasa,” tuturnya.
Sejauh ini, kepolisian belum berencana memeriksa kembali saksi-saksi, termasuk Habib Bahar sebagai tersangka. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan pendiri Majelis Pembela Rasulullah itu sewaktu-waktu dipanggil kembali untuk melengkapi BAP.
Jika dianggap cukup, maka penyidik segera melimpahkan berkas tersebut ke kejaksaan. “Tentunya kalau pemeriksaan cukup dan alat bukti cukup akan dilakukan pemberkasan dan dilanjutkan ke JPU,” kata Syahar menandaskan.
Kasus bermula dari laporan yang dilayangkan Sekjen Jokowi Mania Laode Kamaruddin ke Bareskrim Polri atas dugaan kejahatan terhadap penguasa umum dan ujaran kebencian. Laporan tersebut diterima dengan nomor LP/B/1551/XI/2018/BARESKRIM tanggal 28 November 2018.
Habib Bahar dilaporkan atas dugaan melanggar Pasal 207 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP, UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta Pasal 16 juncto Pasal 4 huruf b angka 1 dan Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena ceramahnya yang diduga menghina Presiden Joko Widodo.
