Arif mengatakan bahwa isu hak angket bukan urusan kemenangan atau kekalahan Paslon. Akan tetapi, upaya menyelamatkan Pemilu berintegritas yang penting bagi rakyat karena sekitar 71 triliun uang masyarakat dikeluarkan.
“Hak angket tidak membuat kegaduhan politik, ini cara clear untuk menyelidiki curang atau tidaknya Pemilu. Angket justru menyelesaikan kegaduhan politik,” ujarnya.
Arif menyatakan bahwa ini merupakan masa akhir DPR untuk menyelesaikan kasus kecurangan Pemilu 2024. Ia khawatir 7 bulan ke depan seperti bebek lumpuh, para menteri terdistraksi sudah pesimis tidak dipilih lagi karena tim yang didukung kalah atau menang tapi belum tentu jadi menteri.
“Ada dualisme sebagian menteri lebih takut sama Prabowo dibanding sama Jokowi,” ungkapnya.
Ia menyatakan bahwa jika DPR tidak mau dianggap buruk seperti 2014-2019 yang menghendaki UU tidak pro rakyat seperti revisi KPK. Momen ini menjadi penting untuk catatan bagus di akhir jabatan karena punya kepedulian terhadap isu Pemilu berintegritas.
