Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku heran tidak pernah ada demo di depan Istana Kepresidenan untuk mendukung proses divestasi 51 persen saham PT Freeport.
“Freeport 40 tahun dikelola oleh Amerika. Sekarang sudah 51 persen kita ambil mayoritas. Tapi saya lihat enggak ada yang demo di depan Istana. Demo mendukung. Saya tunggu-tunggu kok enggak ada yang dukung,” kata Jokowi di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis, 29 November 2018.
Jokowi mengaku merasa sendirian. Ia menduga masyarakat menganggap dirinya antek asing, sehingga tidak ada yang demo mendukung divestasi Freeport. “Tapi saya khusnudzon. Oh mungkin saya belum cerita banyak kepada masyarakat sehingga belum banyak yang tahu,” ujarnya.
Tak hanya Freeport, Jokowi mengungkapkan bahwa pengelolaan Blok Rokan di Riau juga kini dilakukan oleh Pertamina selaku BUMN di era pemerintahannya. Sebab, kata Jokowi, selama ini ladang minyak tersebut dikuasai oleh Amerika melalui perusahaan Chevron.
Jokowi juga mengungkit pengelolaan Blok Mahakam yang selama puluhan tahun dikelola Prancis dan Jepang, mulai 2016 pengelolaannya dikuasai Pertamina. “Sejak 2016, sudah kita ambil serahkan ke Pertamina. Asingnya di mana? Dulu-dulu enggak ada bilang antek asing waktu dikelola mereka,” kata dia.
Tudingan dirinya antek asing, kata Jokowi, bermula dari isu tenaga kerja asing. Saat itu, ada isu kemunculan TKA dari Cina berjumlah puluhan juta orang. “Saya kan juga kaget, saya suruh cek imigrasi. Berapa sih TKA di Indonesia. Lapor ke saya, Pak kira-kira 78 ribu Pak. Kemudian berapa yang dari Tiongkok? 24 ribu. Oke. Artinya tidak ada 1 persen dari penduduk kita. Hanya 0,03 persen. Kecil sekali,” ucapnya.
Jokowi pun membandingkan dengan TKA di negara lain. Uni Emirates Arab, misalnya, ada 80 persen TKA. Di Arab Saudi, kata Jokowi, TKA sebanyak 23 persen, termasuk dari Indonesia sekitat 600 ribu orang. Selanjutnya, jumlah TKA di Malaysia 5,4 persen yang sebagian besarnya adalah warga negara Indonesia.
“Dua juta lebih yang legal. Yang ilegal mungkin lebih dari itu. Hal-hal seperti ini kalau tidak kita luruskan nanti jadi sebuah prasangka buruk di masyarakat,” kata Jokowi. TEMPO.CO
