Ineu Purwadewi Sebut Program Kerakyatan Penting untuk Kesejahteraan Masyarakat

Hasanah.id – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat, Dr. Hj. Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos., MM menegaskan bahwa program-program kerakyatan harus menjadi prioritas dalam setiap agenda pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota DPRD Jawa Barat serta DPRD Kabupaten/Kota se-Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, yang diselenggarakan pada 30 November–2 Desember 2025 di Grand Mercure, Bandung.

Bimtek diadakan untuk memperkuat kapasitas legislator PDI Perjuangan dalam memahami arah pembangunan Jawa Barat 2026 sekaligus menyamakan visi perjuangan politik kerakyatan. Dalam kegiatan itu, para peserta mendapatkan pemaparan mengenai rencana pembangunan Jawa Barat 2026 dari Bappeda Jawa Barat, serta pendalaman berbagai program kerakyatan yang menjadi fokus PDI Perjuangan.

Ineu menilai, materi yang disampaikan sangat relevan dengan tugas legislator saat ini, terutama dalam memastikan bahwa arah pembangunan daerah benar-benar berpihak kepada masyarakat.

“Program kerakyatan adalah fondasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. DPRD harus hadir memastikan bahwa setiap kebijakan anggaran dan peraturan daerah menyentuh kebutuhan warga secara langsung,” ujar Ineu.

Menurutnya, tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks, mulai dari disparitas wilayah, kebutuhan peningkatan layanan publik, hingga persoalan kemiskinan dan pengangguran. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi penting agar pembangunan dapat berjalan efektif dan berkeadilan.

“Kita tidak boleh hanya fokus pada pembangunan fisik semata. Pemberdayaan masyarakat, akses layanan dasar, dan dukungan bagi ekonomi rakyat harus ditempatkan sebagai prioritas utama,” tegasnya.

Ineu juga menyoroti paparan Bappeda Jabar yang menekankan pentingnya penguatan konektivitas daerah untuk tahun 2026. Ia menilai bahwa seluruh rencana tersebut harus diterjemahkan DPRD menjadi kebijakan yang tepat sasaran melalui fungsi anggaran dan pengawasan.

“Bappeda sudah memberikan gambaran arah pembangunan. Tugas kami memastikan implementasinya tidak melenceng dan benar-benar terasa bagi masyarakat di bawah,” ujarnya.

Selain itu, Ineu mengingatkan pentingnya semangat gotong royong dalam memperjuangkan program kerakyatan. Baik pemerintah daerah, DPRD, maupun masyarakat harus terlibat dalam mendorong terwujudnya pembangunan yang inklusif.

“Pembangunan bukan hanya urusan pemerintah. Semua pihak harus bergerak bersama agar masyarakat dapat merasakan hasilnya,” jelasnya.

Ia berharap, hasil Bimtek ini dapat memperkuat komitmen seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan di Jawa Barat untuk terus memperjuangkan aspirasi rakyat.

“Dengan pemahaman yang lebih komprehensif dari Bimtek ini, kami siap memastikan pembangunan Jawa Barat 2026 berjalan lebih baik, berpihak kepada rakyat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutup Ineu.