Gubernur Dedi Mulyadi Gaungkan Lagi Rencana Reaktivasi Jalur Kereta Jawa Barat

HASANAH.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali mengangkat wacana reaktivasi jalur kereta api yang telah lama tidak beroperasi. Namun, pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengingatkan bahwa untuk menghidupkan kembali jalur kereta, dibutuhkan anggaran besar, yakni sekitar Rp 50 miliar per kilometer.

Menurut Djoko, keterbatasan dana menjadi tantangan utama dalam merealisasikan proyek ini. Meski reaktivasi bukan rencana baru, implementasinya kerap mandek karena minim dukungan anggaran yang memadai dari berbagai pihak.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan keinginannya untuk mengaktifkan kembali seluruh jaringan kereta api di wilayahnya. Hal ini merupakan kelanjutan dari rencana yang sebelumnya juga sempat diusung oleh mantan gubernur Ridwan Kamil.

Namun hingga kini, hanya satu jalur yang berhasil dioperasikan kembali, yaitu lintas Cibatu – Garut sepanjang 19,3 km. Proyek tersebut sepenuhnya didanai oleh PT Kereta Api Indonesia, menunjukkan pentingnya peran BUMN dalam mewujudkan reaktivasi rel.

Djoko menekankan bahwa semangat dan rencana saja tidak cukup. Reaktivasi jalur kereta memerlukan komitmen kuat serta dukungan anggaran yang pasti agar tidak sekadar menjadi wacana.

Ia juga menyatakan bahwa bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidaklah realistis. Jawa Barat masih menghadapi kebutuhan pembangunan infrastruktur lainnya, seperti jalan menuju daerah pelosok yang juga mendesak.

Di sisi lain, harapan agar sektor swasta turut ambil bagian pun tidak semudah yang dibayangkan. Menurut Djoko, investasi di bidang rel kereta tergolong mahal dan membutuhkan jaminan operasional dari pemerintah, hal yang sering kali menjadi penghambat partisipasi investor.

Berbeda dari pembangunan jalan tol yang lebih sederhana karena hanya membutuhkan prasarana, reaktivasi jalur kereta membutuhkan penyediaan prasarana dan sarana sekaligus, seperti kereta, sinyal, dan operasional.

Tantangan lain yang muncul adalah keberadaan permukiman yang sudah berdiri di atas bekas jalur rel. Ini menuntut adanya koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Perumahan, untuk penyediaan relokasi yang layak bagi warga terdampak.

Idealnya, pemukiman baru tidak terlalu jauh dari lokasi semula agar warga tetap memiliki akses mudah ke transportasi umum dan pusat-pusat ekonomi. Hal ini penting untuk menjamin keberlanjutan mobilitas masyarakat.

Djoko juga menyoroti efisiensi anggaran di tingkat nasional. Pemangkasan lebih dari 50 persen terhadap anggaran Kementerian Perhubungan menjadi hambatan tambahan dalam merealisasikan proyek jangka panjang ini.

Meski begitu, Djoko tetap optimis bahwa reaktivasi kereta api di Jawa Barat bisa menjadi solusi transportasi berkelanjutan ke depan. Namun, diperlukan komitmen nyata dan sinergi berbagai pihak agar tidak hanya berhenti pada wacana.

Ikuti Kami Di: