Hasanah.id – Aksi militer Amerika Serikat yang berujung pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro memicu perdebatan luas di Washington. Sejumlah anggota parlemen AS mempertanyakan dasar hukum operasi yang diperintahkan langsung oleh Presiden Donald Trump tersebut.
Langkah tersebut memecah pandangan di kalangan politikus AS. Partai Demokrat melontarkan kritik keras, sementara beberapa anggota Partai Republik—termasuk pendukung Trump—menyuarakan kebingungan dan keraguan atas alasan penangkapan kepala negara asing di wilayahnya sendiri.
Salah satu yang vokal adalah anggota DPR Marjorie Taylor Greene, figur gerakan MAGA, yang menilai justifikasi Trump tidak masuk akal. Ia mempertanyakan klaim bahwa operasi itu bertujuan memberantas perdagangan narkoba.
“Jika itu alasannya, mengapa pemerintah Trump tidak bertindak terhadap kartel narkoba di Meksiko?” ujarnya melalui platform X, dikutip NBC, Minggu (4/1/2026).
Greene justru menilai langkah tersebut sebagai upaya perubahan rezim demi menguasai sumber minyak Venezuela. Ia juga menyinggung kekecewaan publik AS terhadap keterlibatan militer di luar negeri yang menelan biaya besar.
“Kemarahan rakyat Amerika terhadap agresi militer tanpa akhir dan dukungan terhadap perang asing adalah wajar, karena kita yang dipaksa menanggung biayanya,” kata Greene.
Ia menambahkan bahwa baik Partai Republik maupun Demokrat selama ini terus mendanai industri militer. Menurutnya, banyak pendukung MAGA mengira praktik itu akan berhenti setelah Trump terpilih, namun harapan tersebut tidak terwujud.
Kekhawatiran Preseden Global
Anggota DPR dari Nebraska, Don Bacon, menilai penangkapan Maduro dapat membawa dampak positif bagi rakyat Venezuela dan stabilitas kawasan. Namun, ia mengingatkan adanya risiko bahwa tindakan AS bisa dijadikan pembenaran oleh negara lain untuk agresi militer.
“Rusia bisa menggunakan ini sebagai dalih untuk membenarkan kekerasan mereka di Ukraina, atau China untuk menyerang Taiwan,” ujar Bacon.
Ia menambahkan bahwa meski supremasi hukum diklaim ditegakkan, para pemimpin otoriter bisa memanfaatkannya demi kepentingan sendiri.
Sementara itu, anggota DPR Thomas Massie dari Kentucky menilai pemerintah Trump tidak konsisten dengan alasan hukum yang mereka gunakan. Ia menyindir pernyataan Jaksa Agung yang menyebut penangkapan Maduro dan istrinya berkaitan dengan pelanggaran undang-undang senjata api AS tahun 1934.
Senator Demokrat Tim Kaine juga mengecam keras operasi tersebut dan menegaskan perlunya Kongres kembali mengambil peran konstitusionalnya dalam urusan perang. Ia menyatakan Senat akan segera menggelar pemungutan suara atas resolusi bipartisan untuk mencegah konflik dengan Venezuela tanpa persetujuan resmi Kongres.
Alasan Pemerintah Tak Libatkan Kongres Sejak Awal
Menteri Luar Negeri Marco Rubio membela keputusan Gedung Putih yang tidak memberi pemberitahuan lebih awal kepada parlemen. Menurutnya, kerahasiaan mutlak diperlukan demi keselamatan misi.
“Kami menghubungi anggota Kongres segera setelah operasi selesai. Ini bukan jenis misi yang aman jika diberitahukan sebelumnya,” ujar Rubio dalam konferensi pers bersama Trump, Sabtu (3/1).
Trump sendiri menambahkan bahwa kebocoran informasi kerap terjadi di Kongres.
“Jika diberi tahu, informasinya bisa bocor. Itu berbahaya,” katanya.
