“Subjektivitas biasanya menjadi pertimbangan utama, yaitu apakah presiden menyukai menteri tersebut atau tidak. Kedua, kinerja diukur berdasarkan rapor kerja yang ada. Ketiga, aspek politik, apakah keberadaan menteri tersebut mengganggu kekuatan politik pemerintahan atau tidak,” jelasnya.
Dari sisi politik, Hendri menilai Prabowo juga perlu berhati-hati dalam mengambil keputusan. Dengan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengizinkan semua partai yang lolos verifikasi untuk mencalonkan presiden, Prabowo harus mempertimbangkan apakah reshuffle akan berdampak pada stabilitas koalisinya menjelang Pemilu 2029.
“Kalau ada menteri yang dikeluarkan dari kabinet, pertanyaannya, apakah mereka nanti akan menjadi ancaman politik bagi Prabowo di 2029? Semua ini pasti diperhitungkan,” tambahnya.
Evaluasi Menteri Ekonomi, Pertumbuhan Stagnan Jadi Sorotan
Terkait kementerian mana yang berpotensi mendapatkan evaluasi ketat, Hendri menyoroti sektor ekonomi sebagai perhatian utama. Menurutnya, Prabowo akan memberikan penilaian lebih keras terhadap kementerian yang berkaitan dengan perekonomian.
