Komisi I DPRD Jabar Sosialisasikan Raperda Pusat Distribusi Provinsi Jadi Perda - Hasanah

Komisi I DPRD Jabar Sosialisasikan Raperda Pusat Distribusi Provinsi Jadi Perda

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi I, Dapil I Rafael Situmorang, SH, MH., melaksanakan reses I tahun sidang 2020-2021 di Kelurahan Cigondewah, Kecamatan Bandung Kulon

ADHIKARYA PARLEMEN

Hasanah.id – Bandung. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi I, Dapil I Rafael Situmorang, SH, MH., melaksanakan reses I tahun sidang 2020-2021 di Kelurahan Cigondewah, Kecamatan Bandung Kulon, Kamis 12/11/2020.

Dalam kegiatannya, Rafael menyosialisasikan program kerja dewan diantaranya adalah telah menyepakatinya Rancangan Peraturan Daerah (raperda) tentang Pusat Distribusi Provinsi yang disahkan menjadi peraturan daerah (perda) Provinsi Jawa Barat.

Rafael menjelaskan, setelah disahkannya raperda pusat distribusi provinsi menjadi perda ini, Gubernur Jawa Barat untuk segera melakukan sosialisasi serta mengimplementasikan secara nyata perda tersebut.

Dijelaskan Rafael, tujuan dasar dari pembentukan perda ini untuk itu menjamin stabilitas harga pangan yang wajar dan terjangkau masyarakat. Selain itu, lanjut dia, perlu juga dijaga ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok.

Untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan barang, lanjut dia, maka diperlukan pengaturan dan dukungan pemerintah daerah serta pelaku usaha dengan cara membentuk pusat distribusi perdagangan di provinsi.

“Melalui implementasi perda ini, diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat khususnya bagi para produsen, petani, nelayan, peternak, pedagang kecil, dan sebagainya, untuk jaminan pasokan yang mereka produksi atau yang mereka jual ke depannya. Diharapkan perda ini akan ada satu kelembagaan yang secara khusus mengatur sistem distribusi produk di Jawa Barat. Sehingga pada musim-musim tertentu tidak terjadi kelangkaan pasokan kebutuhan pokok,” ungkap anggota fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Diberitakan sebelumnya, beberapa pusat distribusi komoditas pokok masyarakat, segera dibangun Pemerintah Provinsi Jawa Barat di beberapa tempat. Diharapkan, dengan keberadaan pusat distribusi Provinsi Jawa Barat tersebut mampu mengendalikan gejolak harga pasar komoditas kebutuhan pokok masyarakat. (Uwo)

Total
0
Shares
Related Posts