Komisi II DPRD Jabar: Raperda Pusat Distribusi Provinsi (PDP) adalah Upaya Stabilisasi Ketersediaan Pangan
“Ada sekitar 2-3juta petani dan pelaku usaha di Provinsi Jabar yang kurang mendapat perhatian serta sentuhan pemerintah pusat untuk itu pentingnya sistem yang dibangun diluar sistem APBD yang berbentuk Pusat Distribusi Provinsi (PDP), sehingga bisa menggerakan seluruh sistem perekonomian yang dikemas dalam bentuk Perda,” Ujarnya.
Yunandar juga memberikan masukan terkait calon lokasi Pusat Distribusi Provinsi (PDP) yaitu diatas lahan BIJB, mengingat BIJB mempunyai lahan seluas 500 hektar yang bisa dimanfaatkan oleh Pusat Distribusi Provinsi.
“Kedepan, Komisi II lebih menekankan terwujudnya PDP harus adanya kerjasama antar BUMD, terutama peran dari PT Agro Jabar yang merupakan pintu masuk dari pusat distribusi provinsi, sehingga terpenuhi target stabilisasi ketersediaan pangan dan menjadi Pusat Distribusi Provinsi yang proporsional.” Pungkasnya. (*)
