Komisi II DPRD Jabar Terima Tuntutan Aliansi Pedagang Bandung
- account_circle Unggung Rispurwo
- calendar_month Rabu, 3 Jun 2020
- visibility 121
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
“Kami sudah tidak kebayang lagi karena sudah tiga bulan para pedagang tidak ada pemasukan, apabila tanggal 12 tidak buka, mungkin akan terjadi demo besar-besar dan itu yang kita takutkan,” tegasnya.
Menyikapi hal tersebut, Komisi II DPRD Jawa Barat menilai tuntutan para pedagang yang tergabung dalam Aliansi Pedagang Bandung bisa direalisasikan dengan beberapa pertimbangan.
“Setelah mendengar, mengamati (tuntutan Aliansi Pedagang Bandung), menurut saya tuntutan para pedagang (Aliansi Pedagang Bandung) bisa direalisasikan pemerintah, tentunya kita akan sampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” tutur Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKB, Rahmat Hidayat Djati, 02/06/2020.
Tuntutan yang bisa direalisasikan tersebut lanjut Rahmat menjelaskan, pertama desakan dibukanya aktivitas perekonomian pada 13 Juni 2020 bisa direalisasikan dengan jaminan harus bisa konsisten menerapkan protokol kesehatan terutama di pusat-pusat perdagangan atau toko.
Kemudian, mengingat dibukanya aktivitas ekonomi seperti pusat perdagangan atau belanja merupakan kebijakan parsial tidak hanya dari Pemerintah Kota Bandung, tetapi juga dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat. Maka DPRD Jawa Barat akan mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meminta persetujuannya kepada pemerintah pusat.
“Karena ini tidak bisa diputuskan secara sepihak seperti oleh PD Pasar Bermartabat sebagai pengelola beberapa pasar yang ada di Kota Bandung atau oleh Pemerintah Kota Bandung, tetapi ini tidak bisa seperti itu,” jelas dia.
- Penulis: Unggung Rispurwo
