Pj Wali Kota juga menyoroti pelatihan intensif bagi ASN untuk memperkuat pemahaman tentang regulasi anti-pungli. Kerja sama dengan Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK telah mempererat kemitraan dalam pemberantasan pungli, yang diharapkan memberi efek jera.
“Kolaborasi intensif ini akan memperkuat upaya menciptakan pelayanan publik bebas pungli,” lanjutnya.
Penguatan sistem pengaduan masyarakat menjadi salah satu prioritas dengan menekankan pentingnya sistem yang responsif untuk memudahkan masyarakat melaporkan praktik pungli. Ia juga mengingatkan bahwa meski banyak capaian telah diraih, masih ada aspek yang perlu diperbaiki, seperti peningkatan kapasitas SDM Satgas Pungli dalam penanganan kasus hukum dengan pendekatan humanis.
Pada tahun 2025, Pj Wali Kota menekankan pentingnya pelatihan berbasis teknologi informasi untuk mendukung kerja Satgas. Ia menyarankan penggunaan aplikasi mobile agar masyarakat dapat melaporkan pungli secara langsung dan memonitor penanganannya secara real-time.