Kota Bekasi Susul Puluhan Kota/Kabupaten Jabar Penghargaan dari Kemenkum dan HAM
Rahmat mengatakan, ada tiga predikat untuk daerah dalam ajang ini yakni sangat peduli, peduli dan kurang peduli terhadap HAM. Untuk Kota Bekasi, kata dia, masuk dalam kategori peduli.
“Penghargaan akan kita jadikan motivasi agar pemerintah Kota Bekasi lebih melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM,” ujar Rahmat.
Dia menjelaskan, Kota Bekasi telah memenuhi hak kesehatan untuk masyarakat setempat. Hal ini dibuktikan dengan adanya Kartu Sehat (KS) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Melalui penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM yang terakhir ini, diklaim sangat membanggakan. Sebab dari 27 kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat, hanya Kota Bekasi yang mau merogoh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membangun Lapas maupun Kantor Imigrasi.
“Bantuan yang kita berikan ke lembaga vertikal (Kemenkum dan HAM) ini merupakan bentuk bantuan kemanusiaan, karena yang dilayani adalah warga Kota Bekasi juga,” ungkapnya.
Selain Wali Kota Bekasi ada empat kepala daerah lain yang juga mendapat penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM. Keempat kepala daerah itu di antaranya Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman, Bupati Bangka Tengah Ibnu Saleh, Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Paruntu dan Wali Kota Bontang Neni Moerniani.
