KPK : Kualitas Kinerja Pemkot Bandung Cegah Korupsi Harus Ditingkatkan
- account_circle khasanah
- calendar_month Sabtu, 13 Jul 2019
- visibility 225
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung telah memiliki kualitas dan komitmen yang baik untuk pencegahan korupsi, namun kualitas kinerja dalam menekan potensi korupsi ini harus ditingkatkan.
“Agar ditingkatkan. Jadi kalau katakanlah selama ini Pemkot Bandung masih ada kekurangan, mari disempurnakan secara bersama,” kata Kepala Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK Wilayah IV, Sugeng Basuki saat rapat Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Balai Kota Bandung, Jumat.
Menurut Sugeng, KPK secara rutin membina pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung yang merupakan bagian dari tindakan pencegahan terhadap perilaku korupsi.
Selain itu Sugeng menuturkan, pihaknya memiliki instrumen khusus agar sistem pencegahan ini bisa efektif. Instrumen ini mencakup seluruh tata kelola daerah.
“Kami beberapa waktu lalu sudah membuat alat atau parameter untuk mencegah tindak pidana korupsi di Bandung. Saat ini dengan parameter itu apa yang dilakukan Pemkot Bandung terhadap parameter itu kami mengevaluasinya,” kata Sugeng.
Kedelapan komponen tersebut antara lain penganggaran, proses pengadaan barang dan jasa, manajemen ASN, proses perijinan di DPMPTSP, pendidikan, optimalisasi pendapatan daerah, dan barang milik daerah.
“Delapan indikator itu pada dasarnya alat yang bisa mencegah. Semuanya penting, tidak ada yang ditonjolkan. Dari mulai penganggaran, perencanaan, pengadaan barang dan jasa, perijinan, manajemen aset, pendapatan, kemudian dana desa, dan pendidikan kita monitor. Hari ini kita evaluasi sudah seberapa jauh langkah yang dilakukan di semester satu,” katanya.
- Penulis: khasanah
