KPK Minta 3 Pemda di Jabar Segera Tuntaskan Pemuktahiran Data Penerima Bansos
“Nomor Induk Kependudukan yang ada masih NIK lama, belum elektronik. Kendala updating adalah bahwa setelah data terbaru dikirimkan ke Pusdatin Kemensos, data yang kami kirimkan belum di-update di Pusdatin,” kata Taufik.
Hal serupa pun terjadi di Kabupaten Karawang. Pada 2019, Pemkab Karawang telah diperbarui datanya.
Tetapi sejumlah masalah masih terjadi. Termasuk di antaranya warga yang belum punya KTP, dan juga data warga meninggal tidak dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).
Untuk wilayah Kabupaten Karawang, berdasarkan DTKS, total penerima bansos adalah 270.214 KK. Sementara, penerima bantuan dana penanganan COVID-19 dari non-DTKS adalah sebanyak 228.334 KK.
KPK meminta ketiga pemda tersebut terus memantau proses rekapitulasi dan pembaruan data penerima bansos, serta melakukan pengawasan dalam penyaluran bansos. Pembaruan data sangat penting dan menjadi syarat agar penyaluran bansos tepat sasaran.
