HASANAH.ID, BANDUNG – Elemen masyarakat menggelar aksi di depan kantor pemerintahan pada Senin, (17/2/2025) untuk menyampaikan tuntutan terkait evaluasi anggaran dan kebijakan pemerintah. Aksi ini menyoroti berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat serta mendesak pemerintah untuk lebih transparan dalam pengelolaan anggaran.
Salah satu peserta aksi, Pramoedya, mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada respons dari pemerintah terkait tuntutan mereka.
“Kami di sini menunggu pemerintah untuk merespons kebijakan yang kami anggap bermasalah dan menghambat kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Aksi ini mengangkat enam tuntutan utama yang menjadi sorotan masyarakat, yaitu:
1. Kawal dan evaluasi Instruksi Presiden (Inpres) tentang efisiensi anggaran.
2. Hapus peran multifungsi TNI/Polri dalam urusan sipil.
3. Cabut Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bermasalah.
4. Evaluasi total program Makan Bersama Gratis (MBG).
5. Tolak revisi Undang-Undang Minerba yang memberikan izin pertambangan kepada kampus.
6. Realisasikan tunjangan kinerja (tukin) bagi dosen ASN.
7. Pastikan kebijakan yang dibuat berbasis riset yang jelas.
