Pramoedya juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai tidak tepat sasaran, terutama dalam alokasi dana pendidikan.
“Dengan kondisi ekonomi yang semakin sulit, pemotongan anggaran pendidikan justru memperburuk akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi,” katanya.
Selain itu, ia mengkritisi rencana pembangunan investasi senilai Rp325 triliun oleh Presiden Prabowo hasil efisiensi anggaran.
“Negara masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan, seperti proyek Ibu Kota Negara (IKN) dan peningkatan kualitas pendidikan. Prioritas pemerintah seharusnya diarahkan pada sektor yang lebih mendesak,” tambahnya.
Aksi ini diorganisir oleh berbagai kelompok masyarakat yang tergabung dalam forum advokasi kebijakan publik. Mereka menegaskan akan terus mengawal kebijakan pemerintah serta menuntut transparansi dalam pengelolaan anggaran negara.
