“Saat yang diusung hanya Bacalon Walikotanya dengan tidak memasangkan wakilnya ini bisa saja mengajak kepada partai lainnya untuk bergabung atau meyakinkan kepada partai lainnya bahwa dengan Tiga Partai yang berkoalisi pun dianggap cukup memenuhi syarat pencalonan,” terang Kanda.
Dengan ketidakhadiran Bacalon atau pasangan calon dalam sebuah deklarasi Kanda menilai jika koalisi Cimahi Bersatu ini masih tidak utuh.
“Sangat disayangkan, Saya menilai justru deklarasi ini hanya sejajar dengan relawan. Ketika relawan menyatakan dukungan kepada salah seorang bacalon atau paslon itu wajar tidak dihadiri oleh Bacalonnya. karena hanya sebatas pernyataan sikap saja,” tuturnya.
Disinggung tidak hadirnya dua partai besar yang digadang-gadang bakal turut serta tergabung dalam koalisi Cimahi Bersatu, Kanda menyebutkan jika metode pemenangan pilkada tetap berpegang pada lembaga survei dan putusan dari masing-masing DPP.
“Jadi, skema masing-masing partai politik dalam menentukan siapa calon yang bakal maju, tetap yang menentukan adalah lembaga survei dan putusan DPP. Jika ada dukungan DPP yang menunjukkan seseorang atau Bacalon artinya adalah sebuah instruksi yang harus dijalankan di tingkat Kabupaten/Kota. Jadi, Saya kira, tidak hadirnya dua partai besar yang tidak hadir bisa saja masih menunggu putusan dari DPP atau pusat. Kita harus pahami bersama, bahwa politik itu dinamis bisa berubah kapanpun dan catatan penting bagi Partai Politik maupun para Bacalon Walikota Cimahi, alangkah baiknya bergerak masif di tingkat grassroot,” pungkas Kanda Kurniawan. (Uwo-)***
