Hasanah.id– Terkait normalisasi dan naturalisasi sungai, beberapa waktu lalu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Gubernur DKI Jakarta sempat beda berpendapat di hadapan media massa. Hal menjadi perbincanggan di DPRD DKI Jakarta.
Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta, Nova Paloh, mengatakan dirinya telah mendengar perdebatan mana yang lebih baik antara normalisasi dan naturalisasi sungai. Menurutnya saat ini lebih penting beraksi ketimbang berdebat soal naturalisasi dan normalisasi.
“Kan anggaran sudah ada jangan hanya berwacana ini normalisasi atau naturalisasi. Berwacana saja kapan mau actionnya? Capek juga kita dengarnya,” ujar Nova, Kamis (9/10).
Jika harus menentukan salah satu dari keduanya, maka Nova akan memilih normalisasi ketimbang naturalisasi. Sebab, berdasarkan pengamatannya ketika melihat wilayah Ciliwung, Pejaten Timur, dan Jagakarsa, bibir sungai berdekatan dengan rumah warga.
“Terus sudah ada koordinasi juga pemprov dengan warga-warga yang ingin dibebaskan tapi sampai sekarang ini belum terealisasi,” ungkapnya.
Nova menjelaskan bahwa anggaran untuk penanganan banjir termasuk normalisasi sudah disepakati DPRD DKI sebesar Rp 860 miliar untuk tahun 2020. Seharusnya Pemprov sudah bisa melanjutkan pekerjaan tersebut.
“Saya kira itu bagaimana Pemprov yang punya rancangan strategis harus dipercepat mengenai normalisasi itu. Karena kalau enggak diturap enggak dinormalisasi, itu sih enggak selesai-selesai masalah banjir,” katanya.
Wakil Ketua Komisi D DPRD bidang Pembangunan ini mengatakan bahwa komisinya akan mendorong Dinas Sumber Daya Air untuk segera mempercepat Pembebasan lahan agar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bisa segera bekerja.
“Kalau enggak dibebasin warga masih di sana tiap tahun mereka akan kena banjir,” ujarnya.
