Sebagai respons terhadap hal tersebut, Satgassus memberikan pendampingan kepada para pemangku kepentingan dari berbagai instansi, lembaga, dan kementerian, baik di tingkat pusat maupun daerah. Beberapa di antaranya termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Kementerian Perhubungan RI, serta pemerintah provinsi.
“Satgassus berupaya mengidentifikasi persoalan, menawarkan solusi, dan turut mengawal pelaksanaannya agar penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor perikanan dapat meningkat,” jelas Yudi Purnomo dalam pernyataan tertulis.
Satgassus telah melakukan kunjungan ke dua pelabuhan perikanan, yaitu Pelabuhan Perikanan Mayangan di Probolinggo, Jawa Timur, dan Pelabuhan Perikanan Benoa di Bali. Dalam kunjungan tersebut ditemukan sejumlah permasalahan yang mendesak untuk segera ditangani guna meningkatkan PNBP, salah satunya adalah banyaknya kapal penangkap ikan, baik yang berukuran di bawah maupun di atas 30 GT, yang beroperasi di wilayah laut lebih dari 12 mil tanpa mengantongi izin penangkapan ikan.
