BeritaHUKUM & KRIMINAL

Para Pengusaha, Pungli dan Premanisme jadi Bahasan Pokok dalam Coffee Morning bersama Bupati Sumedang

Para Pengusaha, Pungli dan Premanisme jadi Bahasan Pokok dalam Coffee Morning bersama Bupati Sumedang

Sumedang, hasanah.id (29/11-2019) Sejumlah problematika para pengusaha yang ada di wilayah Kecamatan Cimanggung dan Jatinangor dibahas dalam acara Coffee Morning yang dilaksanakan di Pendopo IPP Setda Kabupaten Sumedang, Jumat (29/11).

Pertemuan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam merespon terkait penyelesaian persoalan yang dialami para pengusaha, khususnya yang ada diwilayah Barat.

Baca Juga : Tim Verifikasi P2WKSS Jabar diterima Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan

Hadir dalam kesempatan tersebut, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, unsur Forkopimda, para Kepala OPD, Camat, kepala desa di Kecamatan Jatinangor dan Cimanggung, pengurus Apindo Jawa Barat, Ketua Sumedang Invesment Board (SIB) dan para pengusaha industri di wilayah Kecamatan Cimanggung dan Jatinangor.

Ada beberapa poin pokok yang dibahas dalam Coffee Morning yaitu permasalahan Pungli dan premanisme, kualitas SDM tenaga kerja, pengupahan, permasalahan air, pengembangan kawasan industri BUTOM dan Jatigede, dan terakhir permasalahan pedagang kaki lima (PKL).

Berkaitan dengan permasalahan kualitas SDM, Ketua Dewan Eksekutif Sumedang Invesment Board (SIB) H. Nana Mulyana mewakili para pengusaha mengatakan bahwa kualitas SDM di Kabupaten Sumedang masih terbilang cukup rendah, sementara terdapat ratusan bahkan ribuan lowongan kerja di kawasan industri Cimanggung dan Rancaekek yang belum terisi oleh SDM dengan kompetensi yang sesuai.

Baca Juga : DIPA TA 2020 Diserahkan Bupati Sumedang Kepada Pimpinan Satuan Kerja Selaku Kuasa Pengguna Anggaran KPA

Berkaitan hal tersebut, ia pun meminta kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi agar bisa bersinergi dengan BLK, terutama dalam memfasilitasi dan mengakomodir keinginan para pengusaha terkait kebutuhan SDM yang berkualitas.

Khusus mengenai persoalan air di Kawasan Cimanggung, menurut Nana, saat ini kondisi ketersediaan air tanah sudah sangat kritis padahal kebutuhan air di Cimanggung dan Jatinangor sangat tinggi.

Ia mengambil contoh, salah satunya di PT. Kahatex yang beberapa sumurnya sudah tidak bisa dibangun lagi karena ketersediaan pasokan air tanah sudah habis, padahal di saat yang sama Sumedang memiliki dua sungai sampai dengan Curug Cinulang yang debit airnya tidak pernah kurang ketika kemarau, ditambah lagi, ITB IKOPIN dan UNPAD masih mempunyai bendungan yang sampai saat ini belum dimanfaatkan.

Baca Juga : Erwan Setiawan : Tulang Punggung Negara di Masa Depan adalah Pramuka dan Pelajar.

“Di satu sisi air tanah kurang, tapi di saat yang sama sumber daya air yang dimiliki di Sumedang belum dimanfaatkan secara optimal sehingga perlu sentuhan dan keinginan dinas terkait khusunya PDAM untuk bersama-sama mendiskusikan bagaimana mengeksplorasi sumber daya yang ada,” harapnya.

Selanjutnya berkaitan dengan pengembangan dengan kawasan industri BUTOM dan Jatigede. Nana mengatakan, pihaknya dari SIB telah melakukan diskusi dengan pelaku usaha yang ada di Kabupaten Sumedang, khususnya wilayah Cimanggung dan Jatinangor.

Ia menyebutkan, pada umumnya mereka berminat untuk mengembangkan industrinya keluar dari wilayah Barat masuk ke Sumedang wilayah Timur, tapi yang menjadi persoalan adalah masih tingginya harga tanah.

“Harga tanah di lapangan tidak terkendali, selisihnya cukup besar antara Sumedang dengan Majalengka. Hal ini menjadi persoalan tersendiri dimana sebagian dari teman teman pengusaha mengalihkan investasinya ke Jawa Tengah,” tuturnya.

Baca Juga : Dusun Lamuniser Desa Sukapura Kec. Wado akan di Bangun Pabrik Gula Kawung

Sementara itu, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir dalam kesempatan tersebut menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pengusaha di wilayah Kecamatan Cimanggung dan Jatinangor yang selama ini telah memberikan kontribusi positif dalam menggerakkan roda perekonomian di Kabupaten Sumedang.

Ia mengatakan, investasi yang telah ditanam tidak hanya menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi juga telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumedang.

Dikatakan bupati lebih lanjut, saat ini pertumbuhan ekonomi di Sumedang belum inklusif. Hal tersebut dilihat dari gini rasio atau nilai kesenjangan yang ada di Sumedang mencapai 0,42%, berada di atas rata-rata nasional yang saat ini mencapai 0,39%.

Melihat begitu pentingnya investasi bagi pertumbuhan ekonomi, Bupati Dony mengharapkan sebisa mungkin agar investasi di Kabupaten Sumedang terus dipacu untuk menciptakan pertumbuhan secara merata. Dalam hal ini pemerintah daerah berkewajiban menjamin keamanan, kenyamanan dunia usaha dalam menjalankan usahanya dan pemerintah wajib memberikan kemudahan dalam memberikan perijinan untuk berinvestasi.

“Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa harus menjamin rasa aman, nyaman dunia usaha dan wajib memberikan kemudahan dalam memberikan perijinan untuk berinvestasi secara cepat, mudah ringkas, berkualitas, bebas dari Pungli dan KKN. Itulah yang diharapkan para pengusaha dan tentunya pengusaha pun harus melaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku terutama menjaga lingkungan hidup di daerahnya,” ucapnya.

Ditambahkan Bupati, menggarisbawahi pidato Presiden Joko Widodo bahwa neraca transaksi Indonesia mengalami current account defisit atau ekspor lebih rendah daripada impor yang akan berdampak pada kondisi ekonomi Indonesia. Dalam rangka memperbesar volume ekspor di Sumedang, hal ini membutuhkan perhatian bersama agar di Sumedang bisa tumbuh investasi perusahaan yang berorientasi ekspor.

“Kepada Sumedang Investment Board, DPMPTSP atau Mall Pelayanan Publik agar perusahaan yang berorientasi ekspor cepat dipermudah ijin usahanya karena menghasilkan devisa yang cukup besar bagi negara,” kata Bupati. (ahs/humas smd)

Tags

Berita Terkait

Back to top button
Close
Close