Hasanah, id – Jakarta – PDIP DKI Jakarta mengungkap program normalisasi sungai dihapus dalam draf perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022. PDIP menolak perubahan itu karena normalisasi sungai selalu menjadi program prioritas tiap gubernur.
“Itu kan program yang selalu jadi prioritas kan. Jadi persoalan penanganan banjir itu dari gubernur ke gubernur selalu menjadi program prioritas. Itu bahasa guyon saya program dari nenek moyang. Karena memang dari gubernur ke gubernur persoalan banjir menjadi skala prioritas agar kita bisa segera tuntaskan persoalan banjir di Jakarta, gitu,” kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, Rabu (10/2/2021). (dilansir detik.com)
“Atas dasar itulah maka fraksi PDI Perjuangan menolak untuk melakukan perubahan terhadap RPJMD 2017,” sambungnya.
Politikus PDIP ini menilai normalisasi tetap menjadi program terbaik dalam mengatasi banjir di Ibu Kota. Melalui program ini, lanjut Gembong, ada upaya penataan permukiman warga di sekitar bantaran sungai.