Pembekalan Antikorupsi, Hasanah Akan Ciptakan Pemerintah Bersih Melalui Jabarmolotot.com
“Perencanaan harus dipahami, kemudian APDB, serta perizinan. saya kira harus dicermati dengan baik oleh setiap kepala daerah yang terpilih nanti,” jelasnya.
Hal yang sama, disampaikan Wakil Ketua KPK Basariah Panjaitan, kegiatan pembekalan Antikorupsi, sengaja dilakukan lebih awal kepada para calon kepala daerah, agar setiap calon memahami setiap perkara mana yang melanggar aturan hukum serta masuk dalam tindak pidana korupsi.
Menurutnya, proses pilkada serentak, rawan akan tindak pidana korupsi yang berdampak kepada masyarakat.
“Kita menginginkan pilkada berintegritas, supaya niat dari paslon untuk membangun daerah masing-masing, supaya kita kawal, supaya ide yang dikatakan kepada masyarakat harus benar-benar terlaksana, Itu yang ingin kita kawal,” paparnya.
Basariah menjelaskan, hingga saat ini, sudah ada 18 Gubernur dan 75 walikota dan bupati yang masuk dalam tindak pidana Korupsi.
Menurutnya, salah satu penyebab masuknya pemimpin dalam tindak pidana korupsi, karena banyaknya biaya yang dikeluarkan selama proses pencalonan. Yang pada akhirnya, pemimpin melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhannya.
