“Wakil rakyat tidak boleh haha hihi ketika bekerja seharusnya terus mempertanyakan kebijakan pemerintah. Negara luar yang mengusung demokrasi tidak ada yang tidur ketika rapat mereka berdebat mengenai dugaan pelanggaran kebijakan. Demokrasi telah mati jika tidak berbicara angket, interpelasi dan lain-lain karena itu pondasinya,” ungkapnya.
Ia mengatakan setuju untuk melakukan hak angket sejak MK bernuansa politik tertentu. Hari ini terasa ancaman 3 periode dan ancaman keberlanjutan pembangunan.
“Kekuasaan immortal tidak bisa mati ditambah adanya Jokowi melalui Gibran menentukan kabinet selanjutnya. Hal ini sudah PBHI duga sejak awal 2022 dan terbukti hari ini,” ungkapnya.
