Pemkot Bandung dan Komisi X DPR RI Bahas Evaluasi Kebijakan Pendidikan

HASANAH.ID, BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menerima kunjungan kerja spesifik bidang pendidikan dari Komisi X DPR RI di Balai Kota Bandung, Rabu (20/11/2024). Kunjungan ini bertujuan membahas berbagai isu strategis, seperti PPDB Zonasi, Kurikulum Merdeka, dan penggantian Ujian Nasional.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Himmatul Aliyah, menyampaikan bahwa Program Merdeka Belajar yang telah berjalan sejak 2019 kini memasuki 26 episode kebijakan transformasi pendidikan. “Program ini mencakup asesmen nasional, pembelajaran berbasis proyek, dan PPDB, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi tantangan,” jelas Himmatul.

Ia menyoroti Kurikulum Merdeka yang mulai diterapkan resmi pada 2024 melalui Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024. Menurutnya, kendala utama dalam kurikulum ini adalah kesenjangan kualitas guru, fasilitas di daerah 3T, dan perbedaan mutu sekolah negeri dan swasta.

“Kurikulum ini bertujuan memberikan kebebasan kepada guru dan siswa, tetapi implementasi metode berbasis proyek belum sepenuhnya relevan dengan seleksi perguruan tinggi,” tambahnya.

Kebijakan PPDB Zonasi juga menjadi fokus diskusi. “Tantangan seperti manipulasi data alamat, kapasitas sekolah yang tidak merata, dan kendala transportasi di zona tertentu perlu perhatian serius,” ungkapnya.

Sementara itu, penggantian Ujian Nasional (UN) dengan Asesmen Nasional (AN) sejak 2021 masih menimbulkan tantangan dalam penerapannya. “AN menggunakan sampel siswa untuk menilai satuan pendidikan, berbeda dengan UN yang menilai seluruh siswa kelas akhir,” terangnya.

Menanggapi pembahasan ini, Pj Wali Kota Bandung, A. Koswara, menyampaikan bahwa Pemkot Bandung terus berupaya meningkatkan pemerataan pendidikan. “Kami fokus pada pembangunan ruang kelas baru, penambahan unit sekolah, serta peningkatan kualitas sekolah swasta,” katanya.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Tantan Santana, juga menekankan bahwa anggaran pendidikan Kota Bandung telah mencapai 26 persen dari APBD. “Kami mengembangkan sistem integrasi, pelatihan operator PPDB, dan aplikasi mobile untuk verifikasi data. Namun, literasi digital masyarakat tetap menjadi tantangan,” jelasnya.

Melalui kunjungan ini, Tantan berharap evaluasi kebijakan pendidikan dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat. “Prinsip inklusivitas dalam Kurikulum Merdeka harus terus didorong untuk mendukung pengembangan minat dan bakat siswa,” ujarnya.

Kunjungan kerja ini juga melibatkan tinjauan langsung ke SMP Negeri 2 Kota Bandung, serta dilaksanakan di dua kota lainnya, yaitu Yogyakarta dan Surabaya.