Selama 55 tahun, PKBI telah memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan melalui kantor mereka di Hang Jebat. Mereka merasa bahwa pemerintah tidak memberikan dukungan yang layak terhadap upaya organisasi masyarakat sipil dalam mendukung kesehatan dan pendidikan masyarakat.
“Kami tidak berkantor dan tidak mendapat kompensasi. Ini sungguh tidak adil,” tegasnya.
PKBI memiliki 26 cabang di daerah yang sangat bergantung pada koordinasi dari kantor pusat di Hang Jebat. Dengan penggusuran ini, mereka khawatir kinerja mereka dalam memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan kepada masyarakat akan terganggu.
“Pemerintah seharusnya mendukung kerja masyarakat sipil, bukan malah menghambatnya,” kata Fajar.
Fajar juga menekankan bahwa PKBI adalah cikal bakal dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan gerakan remaja seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
“Ironisnya, pemerintah justru tidak mendukung kerja masyarakat sipil yang telah banyak membantu masyarakat,” tambahnya.