Program Jabar Resilience Culture Province (JRCP) yang diluncurkan oleh Gubernur Ridwan Kamil pada tahun 2020 untuk mengatasi potensi ancaman bencana di Jawa Barat ternyata tidak berjalan sesuai rencana.
Aliansi OMBAK mendesak pemerintah provinsi untuk segera menjalankan program ini secara transparan dan akuntabel.
Baca Juga: Tim Gabungan Susuri Pantai Selatan Cianjur Cari Nelayan Yang Hilang
Tuntutan Aliansi OMBAK Jawa Barat
- Aliansi OMBAK Jawa Barat mendesak pemerintah provinsi untuk:
- Menjalankan penegakan hukum dan sanksi tegas kepada pelaku perusak lingkungan tanpa pandang bulu.
- Melakukan transisi energi yang adil dan berkelanjutan.
- Memaksimalkan program Citarum Harum yang menyasar akar masalah lingkungan.
- Membuat Perda KBU dan Perda KBS untuk melindungi kawasan penyangga lingkungan.
- Menyampaikan pertanggungjawaban dan informasi transparan mengenai program JRCP.
- Melakukan restorasi lahan kritis dan melarang alih fungsi lahan di kawasan lindung.
- Melakukan reformasi perizinan dan pengawasan lingkungan secara akuntabel.
- Meningkatkan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan lingkungan.
- Melibatkan masyarakat dalam upaya penanganan masalah lingkungan.
- Memberikan penghargaan kepada komunitas dan edukasi pengelolaan sampah secara nyata.
- Menolak penurunan status kawasan cagar alam menjadi taman wisata alam.
- Menyetujui perluasan kawasan konservasi seperti Taman Nasional Cikurai, Taman Nasional Malabar, dan Tahura Gunung Wayang.
Baca Juga: Anak Krakatau Menyusut, Nelayan Sempat Lihat Gunung Terbelah
Anggota Aliansi OMBAK Jawa Barat
Aliansi Orang Muda Bergerak (OMBAK) Jawa Barat terdiri dari berbagai organisasi seperti WALHI Jawa Barat, Sahabat WALHI (SAWA), FK3I Jawa Barat, PPM Nusantara, BEM Kema UNPAD, Mapala Bandung Raya, LBH Bandung, Lion Indonesia, PSDK Das Ciatrum, Lintas Peradaban UIN, Forum Akar, Forum Komunikasi Gunung Geulis, dan Bale Rancage. Hedjo Institut.