Utusan Khusus Presiden Dinilai Membebani, Tak Berkontribusi Maksimal
- account_circle Bobby Suryo
- calendar_month Minggu, 8 Des 2024 12:25 WIB
- visibility 185
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
“Mereka tidak punya kewenangan hukum yang jelas, sementara hal-hal seperti infrastruktur keagamaan sudah ditangani oleh kementerian terkait. Ini hanya menambah kompleksitas tanpa solusi,” tambahnya.
Lebih lanjut, Dedi menyebut keberadaan utusan khusus presiden ini berpotensi menjadi alat politik untuk memberikan posisi kepada individu yang mendukung presiden saat Pilpres 2024.
“Jika orang-orang yang ditempatkan tidak mencerminkan kredibilitas dan sikap yang merepresentasikan presiden, hal ini justru merugikan,” ujarnya.
Masalah lain yang diangkat adalah potensi kurangnya kepatuhan terhadap aturan negara, seperti pelaporan kekayaan. Dedi mengingatkan, ketidakpatuhan ini bisa menjadi preseden buruk jika dibiarkan.
“Kita tidak boleh membiarkan ketidakpatuhan pada aturan dianggap wajar, terutama bagi figur-figur yang dekat dengan kekuasaan,” imbuhnya.
Dedi bahkan khawatir posisi utusan khusus bisa disalahgunakan sebagai sarana untuk menjalankan agenda pribadi.
“Ada risiko mereka menjadi semacam ‘makelar’ yang memanfaatkan kedekatan dengan Istana, tetapi tidak memiliki tanggung jawab nyata terhadap tugas yang diamanahkan,” tutup Dedi.
- Penulis: Bobby Suryo
