Fransiskus (Mimika): Perlindungan Sipil Papua Berbasis Riset
- account_circle khasanah
- calendar_month Jumat, 26 Jun 2026 19:02 WIB
- visibility 114
- comment 0 komentar
- print Cetak
Perlindungan Warga Sipil Papua Harus Berdasarkan Riset Dan Demokrasi
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Fransiskus menekankan bahwa perlindungan warga sipil merupakan tanggung jawab kolektif yang mencakup rasa aman, akses hukum, dan layanan publik yang layak bagi setiap warga.
Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan penguatan kapasitas, peningkatan kesadaran hukum, serta pembukaan ruang dialog yang inklusif dan partisipatif di semua tingkatan.
Panitia berharap workshop menghasilkan rekomendasi konkret dan langkah operasional untuk memperkuat perlindungan warga sipil Papua di tingkat lokal.
Pemerintah Kabupaten Mimika menyatakan kesiapan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung program peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Fransiskus memberi apresiasi kepada MPSI atas inisiatif penyelenggaraan yang menciptakan ruang kolaborasi bagi para pemangku kepentingan.
Ia berharap jejaring yang terbentuk dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua dan mendorong keberlanjutan program perlindungan.
Diskusi dalam forum juga menyentuh mekanisme monitoring dan evaluasi untuk memastikan implementasi rekomendasi berjalan efektif.
Para peserta membahas strategi pengarusutamaan gender serta langkah perlindungan bagi kelompok rentan dalam proses advokasi.
Dokumen rekomendasi yang dihasilkan direncanakan disampaikan kepada pemangku kebijakan daerah sebagai bahan tindak lanjut.
Penulis khasanah
jurnalis dan penulisan konten digital di Hasanah.id yang mengkhususkan diri pada peliputan tren global, gaya hidup modern, dan isu-isu internasional terkini.
