Sri Haryati meminta tambahan anggaran Perumahan Perkotaan
- account_circle khasanah
- calendar_month Sabtu, 27 Jun 2026 01:21 WIB
- visibility 119
- comment 0 komentar
- print Cetak
Tiga Ditjen Kementerian PKP Alami Kekurangan Anggaran Rumah
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, Hasanah.id – Tiga direktorat jenderal dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengangkat masalah kekurangan anggaran saat rapat kerja dengan Komisi V DPR.
Keluhan itu disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, dan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko terkait pagu indikatif yang jauh di bawah kebutuhan.
Sri Haryati, Dirjen Perumahan Perkotaan, menegaskan bahwa pihaknya mengalami kekurangan anggaran setelah mendapatkan pagu indikatif Rp2,7 triliun dibanding kebutuhan program sebesar Rp38,7 triliun.
Angka tersebut memunculkan backlog sekitar Rp35 triliun yang menurut Sri harus ditangani agar pembangunan rumah susun dapat berlangsung masif.
Rapat berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis, 25 Juni 2026 dengan kehadiran perwakilan dari Komisi V DPR.
Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Rini Dyah Mawarty, juga memaparkan ketimpangan pagu indikatif dan kebutuhan anggaran di wilayah perdesaan.
Unit kerjanya memerlukan dana sekitar Rp41,2 triliun, sedangkan pagu indikatif yang dialokasikan hanya Rp4,74 triliun.
Menurut Rini, alokasi tersebut tidak memadai untuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan upaya peningkatan kualitas rumah di desa-desa.
Penulis khasanah
jurnalis dan penulisan konten digital di Hasanah.id yang mengkhususkan diri pada peliputan tren global, gaya hidup modern, dan isu-isu internasional terkini.
