Felly Estelita Runtuwene, Ketua Komisi IX DPR RI, desak perluasan jalur resmi PMI
- account_circle khasanah
- calendar_month Selasa, 30 Jun 2026 23:30 WIB
- visibility 82
- comment 0 komentar
- print Cetak
DPR Minta Negara Perketat Pengawasan PMI Ilegal Di Perbatasan
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, Hasanah.id – Pemerintah didesak memperluas jalur resmi dan meningkatkan perlindungan pekerja migran agar proses keberangkatan sampai kepulangan berjalan aman dan terkoordinasi.
Desakan itu disampaikan oleh Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, yang menekankan pentingnya perlindungan pekerja migran oleh negara meski mereka berangkat secara nonprosedural.
Felly mengingatkan bahwa kewajiban negara mencakup perlindungan pekerja migran ketika persoalan muncul di luar negeri, tanpa terkecuali antara yang legal maupun yang ilegal.
Menurut Felly, tingginya angka keberangkatan nonprosedural mencerminkan masalah dalam mekanisme penempatan tenaga kerja.
Ia mencatat sejumlah WNI yang bekerja di Amerika Serikat secara nonprosedural justru memperoleh bantuan dari sesama warga negara di sana.
Fenomena tersebut memunculkan pertanyaan tentang peran dan tanggung jawab negara dalam menjemput masalah warganya di luar negeri.
Felly juga menyoroti bahwa negara tujuan utama seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Belanda belum masuk dalam skema penempatan antarpemerintah (G-to-G).
Ia mengusulkan perluasan kerja sama bilateral agar lebih banyak calon pekerja berangkat melalui jalur resmi dan mendapat perlindungan memadai.
Penulis khasanah
jurnalis dan penulisan konten digital di Hasanah.id yang mengkhususkan diri pada peliputan tren global, gaya hidup modern, dan isu-isu internasional terkini.
