Felly Estelita Runtuwene, Ketua Komisi IX DPR RI, desak perluasan jalur resmi PMI
- account_circle khasanah
- calendar_month Selasa, 30 Jun 2026 23:30 WIB
- visibility 83
- comment 0 komentar
- print Cetak
DPR Minta Negara Perketat Pengawasan PMI Ilegal Di Perbatasan
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Komisi IX mendesak pemerintah mengevaluasi mekanisme penempatan untuk menutup celah nonprosedural.
Salah satu upaya yang diusulkan adalah memperkuat program pemberdayaan bagi pekerja yang sudah menyelesaikan kontrak.
Runtuwene menyarankan pelatihan keterampilan sebagai langkah awal rekonstruksi kapasitas pulang kerja.
Dia juga mendorong akses ke Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk modal usaha bagi pencari nafkah kembali.
Pendampingan dalam pembentukan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi bagian dari rekomendasi kebijakan.
Felly menegaskan, “Ketika mereka pulang, mereka tetap harus terlindungi. Bukan hanya dirinya, tetapi juga keluarganya agar memiliki keberlanjutan ekonomi.”
Pemerintah diminta menyusun rencana terintegrasi yang menghubungkan perlindungan sebelum, selama, dan setelah penempatan tenaga kerja.
Langkah-langkah tersebut dinilai perlu untuk mengurangi ketergantungan pada jalur nonprosedural dan memperkuat jaring pengaman sosial bagi warga di luar negeri.
Penulis khasanah
jurnalis dan penulisan konten digital di Hasanah.id yang mengkhususkan diri pada peliputan tren global, gaya hidup modern, dan isu-isu internasional terkini.
