Ade Ginanjar Anggora, Anggota DPR Fraksi Golkar, minta hentikan politisasi kasus Bahlil
- account_circle khasanah
- calendar_month Rabu, 15 Jul 2026 08:32 WIB
- visibility 92
- comment 0 komentar
- print Cetak
Ade Ginanjar Bela Bahlil, Hentikan Politisi Batu Bara
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Salah satu kebijakan yang didorong adalah evaluasi lebih ketat terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan pertambangan agar pelaksanaan kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) dapat dipantau secara efektif.
Akses data dan pelaporan real time dianggap krusial untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap DMO.
Ade juga menyambut penyesuaian anggaran strategis yang diarahkan untuk memperkuat tata kelola distribusi batu bara serta mendukung program elektrifikasi nasional.
Dalam kapasitasnya sebagai anggota Komisi V DPR, ia menekankan pentingnya keterkaitan pengelolaan batu bara dengan pembangunan infrastruktur transportasi.
Ia menilai perlu tindakan tegas dari Kementerian ESDM untuk mencabut atau membekukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan yang melanggar ketentuan, tetapi proses itu harus menghormati kepastian hukum dan stabilitas investasi.
Keputusan sanksi harus transparan dan berbasis bukti.
Penguatan tata kelola energi nasional menurut Ade juga membutuhkan koordinasi antarlembaga serta reformasi sistemik yang konsisten agar kepercayaan pelaku usaha dan investor tetap terjaga.
Ia menutup dengan ajakan agar solusi ditempuh melalui data, audit, dan penegakan regulasi tanpa mengorbankan stabilitas sektor energi.
Penulis khasanah
jurnalis dan penulisan konten digital di Hasanah.id yang mengkhususkan diri pada peliputan tren global, gaya hidup modern, dan isu-isu internasional terkini.
