DPR Awasi Pembayaran Rp158 Miliar untuk PT Pos Indonesia, Sufmi Dasco Ahmad Tegaskan Akuntabilitas
- account_circle khasanah
- calendar_month Minggu, 30 Agt 2026 21:38 WIB
- visibility 12
- comment 0 komentar
- print Cetak
DPR Awasi Pembayaran Rp158 Miliar Tagihan PT Pos oleh Kemensos: Transparansi dan Akuntabilitas
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Dalam forum tersebut, pekerja menyampaikan kekhawatiran terkait kepastian hak-hak karyawan dan keberlanjutan perusahaan di tengah situasi keuangan yang sulit. DPR menyadari bahwa permasalahan ini krusial karena menyangkut sekitar 31 ribu pekerja aktif dan 28 ribu pensiunan.
Komisi VI DPR RI selanjutnya mengambil inisiatif untuk mendorong percepatan pencairan dana kepada PT Pos Indonesia sebesar Rp158 miliar, sesuai dengan hasil audit yang ada.
Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pentingnya pencairan dana ini sebagai penyelesaian utang, dan ia memastikan akan melakukan pengawasan koordinasi dengan kementerian terkait hingga pembayaran terlaksana.
DPR RI melalui Komisi VI berkomitmen untuk terus mengawasi proses penyehatan PT Pos Indonesia. Ini termasuk penyelesaian tunggakan kewajiban dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja.
“Kami akan terus bekerja agar permasalahan serupa tidak terulang dan hak-hak pekerja tetap terjaga di masa depan,” tutup Dasco.
Penulis khasanah
jurnalis dan penulisan konten digital di Hasanah.id yang mengkhususkan diri pada peliputan tren global, gaya hidup modern, dan isu-isu internasional terkini.
