Presiden Jokowi Tegaskan Tidak Ada Skema Pinjaman dalam Pembangunan Ibu Kota Baru
“Kerja sama KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha), PPP (public private partnership), dan kerja sama yang lainnya yang akan segera kawasan ini bisa segera diselesaikan. Jadi arahnya ke sana,” imbuhnya. Sementara itu, terkait bentuk pemerintahan ibu kota baru nantinya, Presiden menyebut kemungkinan besar masih berada di bawah Provinsi Kalimantan Timur.
Namun, lanjutnya, hal tersebut masih bisa berubah dalam pembahasan di DPR. “Yang paling penting, kemarin saya titip ke Bappenas yang menyiapkan ini, ada fleksibilitas organisasi sehingga ada kecepatan di situ. Artinya, tidak seperti organisasi-organisasi yang sudah ada seperti sekarang ini. Artinya, kota itu adalah wilayah administratif,” paparnya.
Terkait Badan Otorita Ibu Kota, hingga saat ini Presiden belum memutuskan siapa yang akan memimpinnya. Menurut Presiden, beberapa usulan kandidat sudah masuk kepada dirinya.
“Belum, ini kelas berat. Harus kelas berat karena menyangkut ngerti masalah keuangan, utamanya keuangan global, tapi ngerti juga mengenai urban planning, mengenai tata kota, dan memiliki jaringan internasional,” ungkapnya.
