“Disiapkan regulasi dari pemerintah, salah satunya adalah pengadaan barang dan jasa logistik Pemilu,” kata dia.
Komisi II mengelar rapat kerja bersama Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Mendagri juga meminta penyelenggara Pemilu agar dapat menghitung anggaran Pemilu dengan efektif dan efisien mungkin.
“Mohon segala hormat dikalkulasi betul anggarannya agar bisa seminimal mungkin, tapi bisa tetap mencapai target Pemilu,” kata Tito.
Dia menjelaskan, di tengah situasi saat ini, pemerintah, negara, dan rakyat masih membutuhkan biaya. Belum ada kepastian apakah pandemi sudah selesai pada tahun 2024.
“Kita masih dalam tahap pemulihan ekonomi, masih banyak yang terdampak, banyak program strategis nasional (PSN) di daerah yang belum terselesaikan. Ini juga memerlukan biaya,” kata Tito.***
