Hasanah.id-Beberapa Program Bidang Kesejahteraan Rakyat dan beberapa program prioritas dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Tahun 2019 menjadi DPRD Provinsi Jawa Barat.
Seperti halnya masalah pendidikan masih banyak yang harus dibenahi terutama sektor kebijakan SMK negeri dan swasta terlebih saat menghadapi pendemi Covid 19. Selain itu, berkaitan dengan bidang kesehatan yakni pelayanan kesehatan. Lalu dalam pemaparan bukan hanya mengeluhkan masalah anggaran tetapi lebih konkrit kebutuhan untuk pelayanan dibidang kesehatan agar lebih optimal.
Wakil Ketua Pansus III DPRD Provinsi Jawa Barat, Sidqon Djampi menyebutkan, yang menjadi catatan bagi penyusun adalah bahwa legislatif dan ekeskutif terikat oleh sumpah jabatan. Sehingga pelaporannya pun harus dilaksanakan dengan baik dan benar serta objektivitas harus selalu diterapkan.
“ASN dan dewan harus bersinergi untuk mempertanggungjawabkan terhadap masyarakat Jawa Barat, jangan sampai diibaratkan jeruk makan jeruk,” ujar Sidqon di UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Provinsi Daerah Jawa Barat, Jalan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Rabu (6/5/2020)beberapa waktu lalu.
