Puan Maharani Desak Pemerintah Tanggap Fenomena PHK
HASANAH.ID – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk segera mengambil langkah dalam merespons lonjakan angka pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin mengkhawatirkan. Menurutnya, negara tidak boleh abai terhadap nasib para pekerja yang kehilangan mata pencaharian.
Puan menegaskan bahwa semangat reformasi bukan hanya sebatas demokrasi politik, melainkan juga mencakup demokrasi ekonomi yang menjamin kesejahteraan rakyat. Ia menilai, perlindungan terhadap tenaga kerja menjadi bagian penting dari cita-cita tersebut.
“Demokrasi tidak seharusnya berhenti hanya di bilik suara. Kehadirannya juga harus dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dalam bentuk perlindungan ekonomi bagi para pekerja,” ujarnya dalam pernyataan resmi, Rabu (21/5/2025).
Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Ketenagakerjaan, hingga 20 Mei 2025, tercatat sebanyak 26.454 pekerja mengalami PHK. Angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dari waktu sebelumnya dan dinilai sebagai sinyal krisis ketenagakerjaan.
Puan menggarisbawahi bahwa angka tersebut bukan sekadar statistik, tetapi juga alarm kondisi ketenagakerjaan nasional yang perlu segera ditangani. Ia menekankan pentingnya respons pemerintah yang cepat dan terarah.
“Negara harus menjamin bukan hanya hak politik, tetapi juga hak ekonomi rakyat untuk hidup layak dan sejahtera,” tegasnya.
Sebagai bentuk tanggung jawab, Puan mendorong pemerintah menyiapkan langkah-langkah mitigasi guna mengantisipasi tingginya angka pengangguran. Ia menyarankan agar program padat karya, pelatihan ulang, serta relokasi pekerja terdampak menjadi prioritas utama.
“Langkah nyata seperti pelatihan ulang tenaga kerja dan penguatan dialog antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja sangat penting dalam situasi seperti ini,” katanya.
Selain itu, Puan menyoroti masih adanya hambatan struktural yang menyebabkan kesenjangan kesejahteraan di kalangan pekerja. Ia memastikan DPR RI akan mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat.
“Fokus utama saat ini adalah meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas akses lapangan kerja, serta memastikan setiap warga negara memiliki sumber penghidupan yang memadai,” ucapnya.
DPR RI, menurut Puan, siap menjalankan peran konstitusionalnya demi mendukung solusi ekonomi yang dapat menjawab tantangan rakyat. Ia menekankan bahwa kerja sama lintas sektor menjadi kunci dalam mengatasi persoalan PHK massal.
“Membangun Indonesia membutuhkan gotong royong seluruh elemen bangsa. Negara harus hadir dan tidak boleh diam saat rakyat kehilangan pekerjaan,” ujarnya menutup.
