Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kembali menegaskan kepada pemerintah di daerah, agar tidak bergantung kepada APBD. Menurutnya masih ada delapan pintu anggaran yang dapat dimanfaatkan agar pembangunan tidak melulu tergantung pada APBD.
“Selain APBD Kabupaten/Kota, APBD provinsi, dan APBN, ada lima pintu anggaran lain, yaitu dana swasta melalui KPBU (Kerja sama Pemerintah Badan Usaha) atau Public Private Partnership (PPP), obligasi daerah, dana perbankan, dana umat, dan dana CSR,” kata RK sapaannya, dalam acara Kopdar (Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) Triwulan II 2019 di Resort Prima Sangkanhurip, Kabupaten Kuningan, Kamis (11/7).
Ia pun berjanji, Pemprov Jabar akan melobi kementerian atau Presiden, agar bisa memprioritaskan Jawa Barat, mengingat Jabar merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia.
“Kita komit (berkomitmen) bahwa sumber pembayaran pembangunan ini ada pintu APBN. Kita akan lobi, dengan hasil detail dari Tingkat II (Kabupaten/Kota) saya akan lobi kementerian atau Presiden untuk memprioritaskan Jawa Barat yang memang penduduknya, secara populasi, paling besar,” katanya.
