Sejumlah Interupsi dan Pertanyaan Saat Paripurna DPRD Jabar
Menurut Ketua DPRD Provinsi Jabar Brigjen TNI (purn) Taufik Hidayat, pertanyaan seputar penggunaan anggaran daerah yang dinilai bermasalah tersebut, merespon nota pengantar pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Jabar TA 2019 pada 14 juli 2020 lalu.
“Jadi, hasil dari tindak lanjut pembahasan di tingkat komisi-komisi dan fraksi-fraksi DPRD itulah kemudian mengkristal dalam butir butir pertanyaan tersebut,” ujar Taufik di Gedung DPRD Jabar, Senin (20/7).
Anggota DPRD Jabar dari Fraksi Golkar, Sri Rahayu Agustina, yang juga mewakili seluruh fraksi saat membacakan pandangan umum fraksi-fraksi, menyebutkan masalah tersebut hadir akibat kurangnya optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang ada.
Sri mengatakan, dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) perwakilan Jabar, terdapat sebanyak 54 permasalahan kecurangan penerimaan sebesar Rp 67,42 miliar.
“Untuk itu, kami meminta kepada Gubernur agar menjelaskan permasalahan tersebut,” katanya.
Selain itu, kata dia, fraksi-fraksi DPRD Jabar juga mencermati rendahnya penyerapan belanja daerah, yakni Belanja Tidak Langsung sebesar 93,65 persen dan Belanja Langsung 85 persen.
