Sejumlah Interupsi dan Pertanyaan Saat Paripurna DPRD Jabar

Kemudian, kata dia, merujuk pada hasil identifikasi BPK Perwakilan Jabar, ditemukan 192 permasalahan pertanggungjawaban realisasi belanja daerah yang tidak sesuai ketentutan senilai Rp 113,69 miliar.

“Kami juga memohon kepada Gubernur menjelaskan perbedaan Silpa (Sisa Hasil Penggunaan Anggaran) yang dicantumkan pada APBD tahun 2020,” katanya.

Terakhir, kata dia, ia meminta kepada Gubernur untuk menjelaskan permasalahan seputar Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jabar (BUMD) yang sejauh ini dianggap bermasalah.

“Kita ketahui BUMD Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu tulang punggung pemasukan daerah, namun sampai saat ini beberapa BUMD dalam pengelolaannya masih ditemukan banyak permasalahan,” katanya. **