Seragam Sekolah Jadi Polemik Kegiatan Pembelajaran di Surabaya

Seragam Sekolah Jadi Polemik Kegiatan Pembelajaran di Surabaya

Seragam sekolah jadi polemik di Surabaya
Wakil Wali Kota Surabaya Armuji saat menemui wali murid yang mengadu karena diminta membeli seragam oleh pihak sekolah, Kamis (2/9/2021)/tribunnews

Hasanah.id, Surabaya – Kewajiban membeli seragam sekolah di wilayah Surabaya menuai polemik. Selain harga yang dinilai tak wajar, pihak sekolah mengeluarkan kebijakan bahwa jika tidak membeli seragam, tidak bisa bersekolah.

Kondisi ini memberatkan banyak pihak, tak terkecuali para wali murid. Enam wali murid yang anaknya diterima di SMP negeri melalui jalur Mitra Warga menemui Wakil Wali Kota Surabaya Armuji pada Kamis (2/9/2021) untuk mengadukan polemik pembelian seragam sekolah tersebut.

Kepada Armuji, mereka mengeluh karena dipaksa pihak sekolah untuk membeli seragam sekolah baru menjelang pembelajaran tatap muka (PTM) pada 6 September 2021 seharga Rp 1,5 juta.

Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menyesalkan kejadian tersebut karena kasus tersebut terkesan luput dari perhatian dan pengawasan Dispendik Surabaya.

Ia mengatakan, aturan yang ada sudah jelas yakni dari keluarga berstatus Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) atau yang melalui jalur Mitra Warga tidak boleh ditarik biaya operasional dan personal.

“Kami telah mengatur dalam regulasi penyelenggaraan pendidikan dan hibah biaya pendidikan daerah, siswa tidak mampu tidak boleh ditarik biaya seragam sekolah,” kata Armuji.

Ia menegaskan, Pemerintah Kota melalui Dinas Pendidikan sudah menanggung biaya seragam bagi siswa dengan jalur mitra warga yang berjumlah 20 persen dari kuota. Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Surabaya 49/2020, bahwa penerima hibah biaya pendidikan daerah harus membebaskan biaya pendidikan bagi MBR.

Armuji menambahkan biaya pembelian seragam merupakan kewajiban pemerintah kota untuk memenuhi kebutuhan siswa MBR.

“Siswa tersebut berhak mendapatkan seragam sekolah secara gratis dan biayanya ditanggung Pemkot Surabaya,” ujarnya.

Armuji menyesalkan kejadian ini dan langsung berkoordinasi dengan Komisi D DPRD Kota Surabaya.

Kader senior PDI Perjuangan ini pun menjamin bahwa warga MBR itu akan tetap gratis biaya seragam. Kalau perlu Wawali Cak Ji memberikan bantuan untuk pelunasan seragam sekolah siswa bagi MBR yang mengadukan ke rumah dinas Wawali itu.

Ia pun meminta Dispendik Surabaya untuk memanggil semua kepala sekolah agar tidak ada lagi kebijakan sekolah yang bertentangan dengan regulasi Pemkot Surabaya.

“Ini tugas Dispendik untuk memanggil semua kepala sekolah dan menginstruksikan agar tidak lagi memaksa siswa membeli seragam. Ini kesannya Dispendik juga nggak kerja kalau seperti ini,” kata Armuji.

Sementara itu, melalui unggahan video di akun Instagram @ericahyadi_, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya juga sudah menegaskan bahwa kewajiban membeli seragam sekolah tidak dianjurkan.

Bahkan, Eri juga mengancam pihak sekolah, jika siswa diminta untuk membeli seragam, maka pihak sekolah akan berhadapan dengannya.

Total
6
Shares
Related Posts