Hasanah.id – Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengirimkan surat ke Presiden Jokowi untuk meminta klarifikasi ihwal dugaan adanya orang pada lingkaran istana yang ingin mengambil alih pucuk kepemimpinan partainya. Namun pihak Istana memastikan tidak akan membalas surat permintaan klarifikasi yang dilayangkan Ketua Umum Partai Demokrat.
Wakil Sekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengatakan bahwa perihal anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai merupakan urusan internal partai. Akan tetapi, surat klarifikasi tersebut berkaitan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Istana. Terlebih Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko diduga terlibat dalam upaya kudeta AHY.
“Izin Prof Pratik. Sepakat, soal yang kaitannya dengan AD/ART partai itu urusan kami. Tapi ini juga kan berkaitan dengan ‘AD/ART Negara/Istana’,” kata Jansen melalui akun Twitter, Kamis (4/2/2021).
Lebih lanjut, dia mempertanyakan apakah tindakan yang dilakukan Moeldoko diketahui oleh Presiden Jokowi atau tidak. “Sebagai pembantu Presiden yang dilakukan Pak Mul [Moeldoko] Presiden tahu tidak? Boleh tidak? dan lain-lain yang telah kami sampaikan dalam surat. Jangan nanti pejabat lain ngikuti,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Patrikno menyebutkan bahwa Presiden Jokowi tidak akan membalas surat klarifikasi dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dia berdalih sikap itu diambil Jokowi lantaran klarifikasi yang dimaksud hanya menyangkut dinamika internal partai.
“Kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut karena itu adalah dinamika internal Partai Demokrat. Itu adalah perihal rumah tangga internal Partai Demokrat yang semuanya sudah diatur di AD dan ART,” kata Pratikno dalam keterangan di Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (4/2/2021).
Pratikno menyebut bahwa Istana telah menerima surat yang dilayangkan AHY beberapa waktu lalu. Surat itu diantar langsung oleh Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya.
“Kami sudah menerima surat dari Pak AHY yang ditujukan kepada Bapak Presiden. Diantar langsung oleh Pak Sekjen Partai Demokrat,” terangnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Ketum Partai Demokrat AHY mengirimkan surat ke Presiden Jokowi untuk meminta klarifikasi ihwal dugaan adanya orang pada lingkaran istana yang ingin mengambil alih pucuk kepemimpinan partainya.
“Tadi pagi saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat bapak Presiden Jokowi untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau” kata AHY dalam konferensi pers di DPP Partai Demokrat pada Senin (1/2/2021).
Berdasarkan penelusuran Demokrat, AHY mengungkapkan, adanya gerakan politik inkonstitusional dari lingkar istana yang mencoba mengambil alih kekuasaan pimpinan Partai Demokrat.
“Gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo,” tuturnya.
Malahan, AHY mengatakan, gerakan itu juga telah mendapat dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di dalam pemerintah.
“Gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintah Presiden Joko Widodo,” tuturnya.
Belakangan, isu mengenai upaya mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat turut menyeret nama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Moeldoko pun menyampaikan tanggapan dan membantah bahwa dirinya ingin mengambil alih atau kudeta AHY selaku Ketum Partai Demokrat.
