Tony Blair Dikabarkan Masuk Daftar Calon Pemimpin Pemerintahan Sementara di Gaza
Hasanah.id – Mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, disebut menjadi salah satu kandidat untuk memimpin pemerintahan transisi di Gaza pascaperang. Inisiatif ini disebut merupakan bagian dari rencana yang didukung Amerika Serikat (AS) dan sejumlah negara mitra internasional.
Proposal tersebut berisi gagasan pembentukan badan pemerintahan sementara di Gaza di bawah pengawasan PBB dan dukungan negara-negara Teluk. Blair, yang pernah memimpin Inggris saat Perang Irak 2003, dikabarkan terlibat dalam sejumlah pertemuan tingkat tinggi membahas masa depan Gaza bersama pejabat AS.
Kantor Blair menegaskan bahwa ia tidak akan mendukung rencana apa pun yang berpotensi menggusur warga Gaza dari tanah mereka. Blair disebut ikut hadir dalam pertemuan di Gedung Putih pada Agustus 2025 bersama Presiden AS Donald Trump dan utusan Timur Tengah, Steve Witkoff, membahas rancangan pemerintahan transisi yang bersifat “komprehensif”.
Rencana tersebut kabarnya akan membentuk lembaga bernama Gaza International Transitional Authority (GITA), yang berfungsi sebagai otoritas politik dan hukum tertinggi selama lima tahun masa transisi. Modelnya disebut menyerupai pemerintahan sementara yang pernah diterapkan di Timor Timur dan Kosovo.
Badan transisi ini rencananya akan berbasis sementara di Mesir sebelum benar-benar beroperasi di Gaza setelah situasi keamanan membaik. Nantinya, misi tersebut akan didukung oleh pasukan penjaga perdamaian multinasional.
Blair sebelumnya dikenal memiliki rekam jejak kontroversial karena keputusan Inggris ikut terlibat dalam invasi Irak. Setelah tidak lagi menjabat perdana menteri pada 2007, ia menjadi utusan khusus Kuartet Timur Tengah (AS, Uni Eropa, Rusia, dan PBB), dengan fokus pada pembangunan ekonomi Palestina dan upaya mewujudkan solusi dua negara.
Kabar mengenai kemungkinan keterlibatan Blair ini muncul di tengah serangkaian usulan internasional mengenai tata kelola Gaza setelah perang. Presiden Palestina Mahmoud Abbas sendiri menyatakan kesiapan bekerja sama dengan komunitas internasional untuk mewujudkan rencana perdamaian dua negara, sembari menolak keberlanjutan pemerintahan Hamas.
Beragam rencana lain juga pernah diusulkan, mulai dari proposal Arab yang mengusulkan komite ahli independen hingga konferensi internasional di New York yang mendorong pembentukan komite transisi di bawah Otoritas Palestina.
Situasi kemanusiaan di Gaza sendiri terus memburuk sejak Israel melancarkan operasi militer sebagai respons terhadap serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Berdasarkan laporan PBB, lebih dari 65 ribu warga Gaza telah tewas akibat serangan Israel, sementara lembaga penyelidik PBB menuduh Israel melakukan tindakan genosida—klaim yang hingga kini masih dibantah oleh pihak Tel Aviv.
