Usulan Pembatasan Patwal Pejabat: Hanya untuk Pejabat Tertentu
Saat ini, Djoko memperkirakan ada ratusan kendaraan yang mendapatkan pengawalan patwal di Jakarta. Ia menilai hal ini justru memperparah kemacetan dan menciptakan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan lain akibat bunyi sirene yang terus-menerus terdengar.
“Jalan raya dibangun menggunakan pajak masyarakat, sehingga penggunaannya harus adil bagi semua warga. Pengawalan kendaraan seharusnya hanya diberikan kepada pihak-pihak yang memenuhi kriteria dalam Pasal 134 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” tegasnya.
Isu mengenai penggunaan patwal kembali menjadi sorotan publik setelah beredar rekaman petugas patwal mobil RI 36, Brigadir DK, yang terlihat mengawal kendaraan dinas Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad.
Dalam video tersebut, petugas tampak membunyikan sirene dan menyalakan lampu strobo untuk membuka jalan bagi iring-iringan.
Pada saat bersamaan, sebuah taksi Silver Bird yang berusaha menyalip dari kanan justru terhenti akibat terhalang truk di depannya. Situasi ini menyebabkan taksi tersebut tidak sengaja menghambat laju rombongan kendaraan RI 36 di ruas Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta.
