Yoon menolak panggilan untuk pemeriksaan hingga tiga kali, dengan alasan bahwa tindakan hukum terhadapnya merupakan konspirasi politik yang melibatkan oposisi dan elemen anti-pemerintah. Ia juga menuding adanya kolaborasi dengan musuh komunis Korea Selatan.
Namun, oposisi politik dengan tegas mengutuk tindakan Yoon. Jo Seoung-lae, juru bicara Partai Demokrat, menyebut retorikanya sebagai “delusi berbahaya” yang memicu ketegangan dan mengancam stabilitas nasional.
Tim hukum Yoon telah mengajukan banding untuk membatalkan surat perintah penangkapan tersebut, menyebutnya sebagai tindakan yang tidak sah. Meskipun begitu, Kepala Kantor Investigasi Korupsi, Oh Dong-woon, memperingatkan bahwa siapa pun yang menghalangi upaya penangkapan Yoon dapat menghadapi tuntutan pidana.
Ketegangan ini membawa ingatan suram pada era kediktatoran militer di Korea Selatan. Pengumuman darurat militer yang hanya berlangsung beberapa jam itu memicu protes besar-besaran hingga Yoon terpaksa mencabutnya. Setelah insiden tersebut, parlemen segera memakzulkan Yoon, yang kini menghadapi tuduhan pemberontakan.
