Penyerahan Surat Keputusan (SK) Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat dalam Pemilihan umum 2019, yang berlangsung di Aula KPU Jawa Barat.
“Jika masih ada keluarga yang terlibat korupsi nanti mereka mau membela siapa keluarga atau rakyatnya?” tegas Koordinator aksi, Ogi Marogi.
Dalam aksi tersebut, massa yang mengatasnamakan Gerakan Pemuda Mahasiswa (GPM) Jawa Barat itu meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU), untuk melakukan verifikasi bebas dari status hukum terhadap para calon terpilih.
“DPRD Jabar harus bersih dari status hukum pidana maupun perdata. Pimpinan DPRD harus diverifikasi atas status hukum individu ataupun keluarganya,” kata Ogi sesaat setelah melakukan orasinya, Rabu (14/8).
Hal tersebut ditengarai, pihaknya mencium ada indikasi calon terpilih maupun keluarga dari calon terpilih yang memiliki permasalahan, status, atau jeratan hukum di internal keluarganya. Tidak main-main, Ogi bahkan membocorkan inisial partai yang diduga melakukan pelanggaran hukum dengan menggelapkan anggaran Rp3,7 miliar milik PT Duta Nikel.
