Hasanah.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa permasalahan elpiji (LPG) bukan sekadar isu ekonomi, melainkan bagian dari “jihad politik” untuk memastikan hak rakyat terpenuhi.
“Ini adalah bentuk perjuangan saya sebagai Menteri ESDM agar hak-hak rakyat benar-benar diberikan secara penuh oleh negara,” ujar Bahlil dalam acara Indonesia Economic Summit di Jakarta.
Saat ini, konsumsi LPG nasional mencapai 8,3 juta ton per tahun. Namun, produksi dalam negeri hanya berkisar antara 1,4 hingga 1,6 juta ton, sehingga Indonesia masih bergantung pada impor sekitar 6,7 hingga 6,9 juta ton LPG setiap tahun.
Untuk mengurangi ketergantungan ini, pemerintah menargetkan pembangunan industri LPG dalam negeri dengan mengoptimalkan potensi gas C3 (propana) dan C4 (butana) agar dapat dikonversi menjadi LPG.
Selain itu, pengembangan jaringan gas (jargas) menjadi langkah strategis guna mengurangi impor LPG dan memastikan pasokan energi yang lebih stabil bagi masyarakat.
Bahlil mengungkapkan bahwa pemerintah mengalokasikan subsidi LPG sekitar Rp 80 triliun setiap tahunnya. Sejak 2007, harga jual eceran LPG 3 kilogram (kg) di tingkat agen atau penyalur dipatok Rp 4.250 per kg. Namun, biaya impor dari Saudi Aramco berkisar Rp 16 ribu hingga Rp 17 ribu per kg.
Dengan demikian, negara memberikan subsidi minimal Rp 12 ribu per kg atau sekitar Rp 36 ribu per tabung 3 kg. Idealnya, harga LPG 3 kg tidak lebih dari Rp 16 ribu, tetapi di lapangan, masyarakat harus membayar hingga Rp 25 ribu – Rp 30 ribu per tabung.
Selain harga yang tidak stabil, masalah lainnya adalah pengurangan isi tabung yang seharusnya 3 kg, namun kerap kali hanya berisi 2,7 kg. Ada pula praktik pengoplosan LPG 3 kg ke tabung 12 kg yang kemudian dijual ke sektor industri, restoran, hingga hotel. Hal ini menyebabkan subsidi LPG yang seharusnya untuk masyarakat justru tidak tepat sasaran.
“Saya tumbuh dari keluarga sederhana dan pernah merasakan sulitnya hidup. Saya tidak rela melihat kondisi ini terus berlanjut,” tegas Bahlil.
Ia berjanji akan memastikan setiap rupiah anggaran negara yang dialokasikan melalui APBN benar-benar sampai ke tangan rakyat yang berhak, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
