Wacana Vasektomi Jadi Syarat Bansos di Jawa Barat Picu Polemik
- account_circle Bobby Suryo
- calendar_month Sabtu, 3 Mei 2025 09:32 WIB
- visibility 120
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Hasanah.id – Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mengkaji kebijakan baru yang mengaitkan program Keluarga Berencana (KB), khususnya metode kontrasepsi pria berupa vasektomi, sebagai prasyarat bagi penerima bantuan sosial (bansos).
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan bahwa langkah ini bertujuan mengendalikan jumlah anggota keluarga agar distribusi bansos lebih tepat sasaran dan efisien.
Dedi menyebutkan, selama ini terdapat kecenderungan penerima bansos berasal dari keluarga dengan jumlah anak yang tinggi, sehingga menyebabkan beban anggaran terus meningkat.
Dengan adanya pengendalian populasi keluarga melalui KB, alokasi anggaran dapat dialihkan ke sektor lain seperti perumahan, pendidikan, dan elektrifikasi.
Usulan tersebut menuai tanggapan beragam. Sebagian pihak mendukung karena menilai pendekatan ini dapat membantu pengelolaan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan efisiensi penyaluran bansos. Namun, kritik juga muncul dari kalangan akademisi dan pengamat ekonomi.
John Eddy Junarsin, ekonom dari Universitas Gadjah Mada, mengemukakan bahwa pendekatan tersebut berisiko menimbulkan dampak jangka panjang pada struktur demografi.
“Jumlah penduduk merupakan elemen vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi domestik dan kontribusi tenaga kerja muda,” ujarnya.
- Penulis: Bobby Suryo
