Pemerintah China Tanggapi Polemik Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung
Hasanah.id – Pemerintah China akhirnya memberikan tanggapan resmi terkait polemik proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh, termasuk persoalan keuangan yang kini dihadapi PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai salah satu pemegang saham utama.
Melalui pernyataan yang disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, dijelaskan bahwa sejak awal proyek ini dijalankan, koordinasi antara pemerintah Indonesia dan China telah dilakukan secara intensif. Ia menyebut komunikasi tersebut mencakup penilaian atas investasi, perhitungan finansial, dan potensi manfaat ekonominya.
“Perlu ditegaskan ketika menilai proyek kereta api cepat, selain angka-angka keuangan dan indikator ekonomi, manfaat publik dan imbal hasil komprehensifnya juga harus dipertimbangkan. Otoritas dan perusahaan yang berwenang dari kedua belah pihak telah menjalin koordinasi yang erat untuk memberikan dukungan yang kuat bagi pengoperasian kereta api yang aman dan stabil,” ujarnya, Senin (20/10), dikutip dari situs resmi Pemerintah China.
Guo menambahkan, pemerintah China tetap berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan Indonesia dalam memastikan pengoperasian Kereta Cepat Jakarta–Bandung berjalan optimal. Menurutnya, proyek ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi serta memperkuat konektivitas kawasan.
“China akan selalu siap untuk terus bekerja sama dengan Indonesia untuk terus memfasilitasi pengoperasian Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung yang berkualitas tinggi supaya sarana ini bisa memainkan peran yang lebih besar dalam mendorong pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia serta meningkatkan konektivitas di kawasan,” jelasnya.
Sementara itu, perdebatan mengenai besarnya utang proyek Whoosh kembali mencuat ke publik. Total nilai investasi proyek ini tercatat mencapai 7,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp116,54 triliun (asumsi kurs Rp16.186 per dolar AS), lebih besar dari penawaran awal China sebesar 6,07 miliar dolar AS atau sekitar Rp86,67 triliun.
Sebagian besar pendanaan, sekitar 75 persen, bersumber dari pinjaman China Development Bank. Sisanya berasal dari modal para pemegang saham, yakni PT KAI, PT Wijaya Karya, PTPN I, dan PT Jasa Marga.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak wacana pelunasan utang proyek Whoosh menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menilai, pengelolaan proyek kini berada di bawah PT Danantara, yang seharusnya mampu mengelola dana dari dividen BUMN.
“Itu kan Whoosh sudah dikelola oleh Danantara kan. Danantara sudah ngambil Rp80 triliun lebih dividen dari BUMN, seharusnya mereka manage dari situ saja,” tegasnya saat ditemui usai inspeksi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10).
Di sisi lain, proyek kereta cepat ini sebelumnya juga pernah menuai kritik tajam dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan. Ia mengungkapkan bahwa proyek Whoosh sempat mengalami banyak masalah pada tahap awal pelaksanaan.
“Jadi memang saya menerima proyek (Whoosh) sudah busuk itu barang,” katanya di Jakarta, Kamis (16/10).
Masalah yang dimaksud mencakup ketidaksesuaian nilai investasi dengan proposal awal hingga persoalan teknis di lapangan. Salah satu kasus yang mencuat adalah pembangunan pilar LRT oleh PT KCIC di KM 3+800 yang disebut dilakukan tanpa izin resmi.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menilai pengerjaan tersebut berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan serta menimbulkan genangan air di ruas Tol Jakarta–Cikampek akibat sistem drainase yang tidak sesuai kapasitas.
Akibat sejumlah temuan itu, PUPR melalui Komite Keselamatan Konstruksi sempat menghentikan sementara proyek pada 2020. Sebagai tindak lanjut, Presiden Joko Widodo kemudian menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 yang membentuk Komite Kereta Cepat Jakarta–Bandung, dengan Luhut sebagai ketua untuk memperbaiki tata kelola proyek.
